BPK-RI SOROTI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMKO SAWAHLUNTO

Masih banyak kelemahan dan pengelolaan keuangan dan investasi

Sawahlunto- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) paparkan beberarapa permasalahan dan Kelemahan – kelemahan dalam pertanggungjawaban pada pemerintah kota Sawahlunto, dalam kegiatan Action Plan dalam upaya menuju opini wajar tanpa pengecualian Rabu (5/8) di Gedung Pusat Kebudayaan

Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Sumatra Barat Maulana Ginting mengatakan, Permasalahan (Qualifieed Opinion) yang ada pada pemerintah kota Sawahlunto. “Atas beberapa jenis belanja tidak didukung barang bukti” katanya.

Lebih jauh dipaparkannya, contohnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai dengan peruntukannya, atau dipergunakan untuk Tahun Anggaran sebelumnya. Dan pemberian tunjangan dan untuk investasi, beberapa diantaranya tidak didukung dengan bukti yang lengkap.

Kelemahan- kelemahan keuangan daerah, seperti, pengelolaan investasi non permanen masih lemah, bukti pertanggungjawaban kegiatan tidak valid. Untuk pengawasan pengendalian pengelolaan keuangan daerah efektivitas Bawasda dalam melalukan reviu belummenunjukkan hasil yang memadai.

Langkah kongritnya perbaikan, papar Maulana Ginting lagi, menyusun kebijakan dan prosedur yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah,meningkatkan kapasitas SDM, pemberdayaan Bawasda atau Inspektorat.

Juga harus adanya komitmen tiap level tingkatan, sistem prosedur dan kebijakan Akuntansi, monitoring serta disiplin anggaran, pungkasnya. (tumpak)