Lobang Ditutup, Ratusan Penambang Batubara Turun ke Sungai
Selasa, 04/08/2009 14:07 WIB
padangmedia.com - SAWAHLUNTO - Pasca penutupan sejumlah besar tambang dalam, ratusan pekerja tambang batu bara di Kota Sawahlunto hijrah ke pertambangan emas tradisional di aliran Batang Ombilin. Tak mengherankan, saat ini penambangan emas tradisional menjamur di aliran Batang Ombilin, Kecamatan Talawi. Dari pengamatan padangmedia.com, terlihat beberapa titik lokasi mesin dompeng dan pekerja di aliran sungai.
Salah seorang penambang, Moh. Rasidi (41) mengatakan, sudah sebulan ia menganggur pasca ledakan tambang batu bara di Bukit Bual, Kecataman Tujuh Koto, Kota Sawahlunto. Imbasnya, lobang tambang tempat ia mencari penghidupan di Bukit Kuniang juga ikut ditutup.
Karena itu, ia terpaksa mencari nafkah dari tambang emas yang sudah banyak digeluti warga sekitar. “Untuang ado dibukak tambang ameh. Lai barasok juo dapua kami (untung masih ada dibuka tambang emas, masih berasap juga dapur kami-red),” katanya.
Walaupun demikian, Rasidi masih berminat untuk bekerja di lobang tambang batu bara. Katanya, bila sudah ada kepastian kapan akan lobang tambang akan dibuka lagi, maka ia akan kembali ke lobang. Senada dengan Rasidi, Jasman (39) mengatakan, ia diajak oleh salah seorang toke tambang emas yang juga punya ulayat di sekitar sungai itu.
Diakuinya, upah di tambang emas lebih kecil dibandingkan upah di lobang tambang batu bara. Namun, itu sudah lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Saya bersama kelompok lainnya beralih ke tambang emas. Tak ada pilihan lain untuk mencari hidup,” kata ayah empat anak itu.(tumpak)
Rabu, 05 Agustus 2009
BPK-RI SOROTI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMKO SAWAHLUNTO
Masih banyak kelemahan dan pengelolaan keuangan dan investasi
Sawahlunto- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) paparkan beberarapa permasalahan dan Kelemahan – kelemahan dalam pertanggungjawaban pada pemerintah kota Sawahlunto, dalam kegiatan Action Plan dalam upaya menuju opini wajar tanpa pengecualian Rabu (5/8) di Gedung Pusat Kebudayaan
Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Sumatra Barat Maulana Ginting mengatakan, Permasalahan (Qualifieed Opinion) yang ada pada pemerintah kota Sawahlunto. “Atas beberapa jenis belanja tidak didukung barang bukti” katanya.
Lebih jauh dipaparkannya, contohnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai dengan peruntukannya, atau dipergunakan untuk Tahun Anggaran sebelumnya. Dan pemberian tunjangan dan untuk investasi, beberapa diantaranya tidak didukung dengan bukti yang lengkap.
Kelemahan- kelemahan keuangan daerah, seperti, pengelolaan investasi non permanen masih lemah, bukti pertanggungjawaban kegiatan tidak valid. Untuk pengawasan pengendalian pengelolaan keuangan daerah efektivitas Bawasda dalam melalukan reviu belummenunjukkan hasil yang memadai.
Langkah kongritnya perbaikan, papar Maulana Ginting lagi, menyusun kebijakan dan prosedur yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah,meningkatkan kapasitas SDM, pemberdayaan Bawasda atau Inspektorat.
Juga harus adanya komitmen tiap level tingkatan, sistem prosedur dan kebijakan Akuntansi, monitoring serta disiplin anggaran, pungkasnya. (tumpak)
Sawahlunto- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) paparkan beberarapa permasalahan dan Kelemahan – kelemahan dalam pertanggungjawaban pada pemerintah kota Sawahlunto, dalam kegiatan Action Plan dalam upaya menuju opini wajar tanpa pengecualian Rabu (5/8) di Gedung Pusat Kebudayaan
Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Sumatra Barat Maulana Ginting mengatakan, Permasalahan (Qualifieed Opinion) yang ada pada pemerintah kota Sawahlunto. “Atas beberapa jenis belanja tidak didukung barang bukti” katanya.
Lebih jauh dipaparkannya, contohnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai dengan peruntukannya, atau dipergunakan untuk Tahun Anggaran sebelumnya. Dan pemberian tunjangan dan untuk investasi, beberapa diantaranya tidak didukung dengan bukti yang lengkap.
Kelemahan- kelemahan keuangan daerah, seperti, pengelolaan investasi non permanen masih lemah, bukti pertanggungjawaban kegiatan tidak valid. Untuk pengawasan pengendalian pengelolaan keuangan daerah efektivitas Bawasda dalam melalukan reviu belummenunjukkan hasil yang memadai.
Langkah kongritnya perbaikan, papar Maulana Ginting lagi, menyusun kebijakan dan prosedur yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah,meningkatkan kapasitas SDM, pemberdayaan Bawasda atau Inspektorat.
Juga harus adanya komitmen tiap level tingkatan, sistem prosedur dan kebijakan Akuntansi, monitoring serta disiplin anggaran, pungkasnya. (tumpak)
Minggu, 02 Agustus 2009
yang miskin yang terpinggir
Penertiban Penambang Emas atau pengGUSURAN…??
Oleh : Tumpak Abdurrahman S
01-Aug-2009, 21:08:40 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Sawahlunto, Wakil Walikota Sawahlunto menerbitkan surat peringatan penertiban tambang emas tanpa izin yang berada di Kota Sawahlunto.
Surat peringatan yang dikirimkan ke seluruh pengusaha dan pengelola tambang emas itu dibuat dengan alasan terganggunya sawah dan aliran air sungai yang kotor.
“Memang sebelumnya ada laporan masyarakat yang menyatakan merasa dirugikan dengan kegiatan tambang emas yang dilakukan selama ini,” ujar Wakil Walikota Sawahlunto, H. Erizal Ridwan ST, Jumat (31/7).
Harapan pemerintah, lanjut Erizal, para penambang dapat melakukan aktifitas tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya.
Sementara itu Moh.Erial (42) salah seorang pengelola tambang emas mengatakan sangat takut akan kemana mencari kerja, jika tambang emas skala kecil yang dilakukannya ditutup.
“Kamana kami kan mancari uang untuk menghidupi keluarga, Pak. Kok karet ndak bisa ditakiak lai, sawah pun indak bisa digarap, kemarau sadang bajadi-jadi,” ujarnya. (tumpak)
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//
Oleh : Tumpak Abdurrahman S
01-Aug-2009, 21:08:40 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Sawahlunto, Wakil Walikota Sawahlunto menerbitkan surat peringatan penertiban tambang emas tanpa izin yang berada di Kota Sawahlunto.
Surat peringatan yang dikirimkan ke seluruh pengusaha dan pengelola tambang emas itu dibuat dengan alasan terganggunya sawah dan aliran air sungai yang kotor.
“Memang sebelumnya ada laporan masyarakat yang menyatakan merasa dirugikan dengan kegiatan tambang emas yang dilakukan selama ini,” ujar Wakil Walikota Sawahlunto, H. Erizal Ridwan ST, Jumat (31/7).
Harapan pemerintah, lanjut Erizal, para penambang dapat melakukan aktifitas tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya.
Sementara itu Moh.Erial (42) salah seorang pengelola tambang emas mengatakan sangat takut akan kemana mencari kerja, jika tambang emas skala kecil yang dilakukannya ditutup.
“Kamana kami kan mancari uang untuk menghidupi keluarga, Pak. Kok karet ndak bisa ditakiak lai, sawah pun indak bisa digarap, kemarau sadang bajadi-jadi,” ujarnya. (tumpak)
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//
Kebaakaraaan ...
Kemarau Panjang Bulan Juli Sudah 9 kali Kebakaran di Sawahlunto
Minggu, 02/08/2009 13:31 WIB
padangmedia.com - SAWAHLUNTO - Terhitung sebanyak 9 kali peristiwa kebakaran di wilayah kota Sawahlunto akibat kemarau panjang dalam bulan belakangan ini.
Ka.UPT Pemadam Kebakaran Sawahlunto Suryanto didampingi Danru II Elfidot Ch mengatakan, akibat kemarau panjang serta kurang pedulinya masyarakat akan bencana kebakaran, sering terjadi kebakaran. "Ada 9 kali upaya pemadaman yang kita lakukan "katanya Minggu (2/8) di markasnya.
Dari 9 peristiwa kebakaran sebagian besar terjadi kebakaran lahan, akibat setelah merambah hutan atau membuka lahan dengan membakar. "Namun belum api padam telah ditinggalkan" katanya.
Ada 2 peristiwa kebakaran akibat kelalaian memadamkan kompor usai memasak, seperti yang terjadi di kelurahan pasar pada Senin (27/7) lalu.
Tercatat kebakaran di Kolok Nan Tuao, Makam Moh Yamin, Sangkarewang Kolok, Pasar Remaja kel.Pasar,Pondok Kapur Kub.Sirakuk Selatan, Kayu Gadang desa Santur, Kawasan Kandih, diperbatasan Padang Ganting - Talawi dan di Kolok Mudiak kecamatan Barangin (tumpak)
Jumat, 24 Juli 2009
Sapi Bantuan Sawahlunto
DPRD Nilai Penyaluran Bantuan Sapi Tidak Transparan
Rabu, 22/07/2009 08:15 WIB
padangmedia.com - SAWAHLUNTO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto desak eksekutif agar lebih selektif dan transparan dalam menyalurkan bantuan dana yang dikucurkan dari APBN ke Dinas Sosnaker Kota Sawahlunto.
Ketua Komisi A Nurhayati mengatakan , seharusnya bantuan sapi Kelompok Usaha Bersama sebesar Rp1 miliar sudah cair pada September 2008. Namun baru Januari tahun ini ditindak lanjuti. “ Tak transparan serta terinci siapa saja penerimanya” katanya Selasa (21/7) di gedung dewan.
Ketika ditanyakan mengapa terlambat mendistribusikannya, ulas Nurhayati, jawab Dinas Sosnaker, karna harga sapi terlalu mahal pada September. “Lalu mengapa ada laporan lengkap dengan tanda terima penyaluran sapi tersebut,” paparnya.
Ia mengajak agar dinas yang menyalurkan bantuan hendaknya transparan serta memaparkan hasil serta pemberdayaan yang telah dilakukan terhadap bantuan tersebut.
“Kemana dan siapa serta kriteria penerimanya, harus jelas dan rinci. Bukan setelah memberikan bantuan hanya selesai sampai di sana saja,” kata anggota DPRD dari PAN ini.
Dinas Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto menanggapi sorotan DPRD setempat tentang penyaluran sapi bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kota Sawahlunto tahun 2008.
Menurut Kabid Bina Sosial Dinas Capilsosnaker, Rusman, prosedur dan sosialisasi kepada Kube sudah tepat. Sementara, terkait pelaksanaannya diserahkan kepada pihak Kube sendiri.
Diakui Rusman, sampai Januari 2009 masih ada sebagian Kube yang belum membeli sapi. Alasannya, pada bulan September dan akhir tahun, harga sapi terlalu mahal. Bahkan, menurut Rusman, masih ada Kube yang sampai saat ini belum membeli sapi tersebut.
Dana bantuan sapi tersebut berasal dari dana dekonsentrasi yang jumlahnya mencapai Rp1,6 miliar. Dananya ada yang disalurkan melalui Bank Nagari dan ada juga melalui BRI.
“Untuk 22 Kube masing-masing sebesar Rp30 juta, disalurkan melalui BRI. Namun, pengambilan dananya melalui rekening Kube langsung,” katanya. (tumpak)
Dikemanakan lagi uang rakyat Sawahlunto....??
PT LBS dan PDAM Belum Berikan Kontribusi PAD
Jumat, 17/07/2009 16:45 WIB
padangmedia.com - SAWAHLUNTO – Dari lima perusahaan yang disertakan modalnya oleh Pemko Sawahlunto, dua di antaranya belum memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua perusahaan itu adalah PT Lembu Betina Subur (LBS) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pemko Sawahlunto selama ini telah memberikan penyertaan modal kepada lima perusahaan. Yaitu, PT Bank Nagari, PT LBS, PDAM, BPR dan Bisnis Development Center (BDC).
Menurut Anggota Fraksi Golkar Plus DPRD Sawahlunto, Afdalisman, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jumat (17/7) yang telah memberikan pemasukan kepada PAD sesuai dengan target yang ditetapkan adalah Bank Nagari sebesar Rp2.597.511.174.
Sementara, BPR hanya memberikan konstribusi sebesar Rp56.673.321 atau 37,78 persen dari target semula Rp150 juta.
BDC yang merupakan investasi non permanen yang dimulai sejak tahun 2002 dengan modal sebesar Rp11,5 miliar pada tahun 2008 hanya menyetor Rp169.741.008. Angka itu hanya 42,44 persen dari yang ditargetkan.
Sedangkan dua perusahaan di atas, PT LBS dan PDAM belum memberikan kontribusi. Akibatnya, pencapaian target Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2008 hanya mencapai 98,4 persen.
“Pendapatan daerah ditargetkan RP274.662.702.170, tapi yang tercapai hanya Rp270.400.991.988,82,” jelas Afdal. (tumpak)
Jumat, 17/07/2009 16:45 WIB
padangmedia.com - SAWAHLUNTO – Dari lima perusahaan yang disertakan modalnya oleh Pemko Sawahlunto, dua di antaranya belum memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua perusahaan itu adalah PT Lembu Betina Subur (LBS) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pemko Sawahlunto selama ini telah memberikan penyertaan modal kepada lima perusahaan. Yaitu, PT Bank Nagari, PT LBS, PDAM, BPR dan Bisnis Development Center (BDC).
Menurut Anggota Fraksi Golkar Plus DPRD Sawahlunto, Afdalisman, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jumat (17/7) yang telah memberikan pemasukan kepada PAD sesuai dengan target yang ditetapkan adalah Bank Nagari sebesar Rp2.597.511.174.
Sementara, BPR hanya memberikan konstribusi sebesar Rp56.673.321 atau 37,78 persen dari target semula Rp150 juta.
BDC yang merupakan investasi non permanen yang dimulai sejak tahun 2002 dengan modal sebesar Rp11,5 miliar pada tahun 2008 hanya menyetor Rp169.741.008. Angka itu hanya 42,44 persen dari yang ditargetkan.
Sedangkan dua perusahaan di atas, PT LBS dan PDAM belum memberikan kontribusi. Akibatnya, pencapaian target Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2008 hanya mencapai 98,4 persen.
“Pendapatan daerah ditargetkan RP274.662.702.170, tapi yang tercapai hanya Rp270.400.991.988,82,” jelas Afdal. (tumpak)
Kasus Tipikor PENGADAAN BIBIT KAKAO 2005
Dua Tersangka Kasus Kakao Jadi Tahanan kejaksaan
Rabu, 15/07/2009 20:09 WIB
padangmedia.com - SAWAHLUNTO - Dua mantan pejabat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto berinisial NB dan Ym ditetapkan menjadi tahanan kejaksaan setempat. Mereka menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kakao tahun anggaran 2005 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp900 juta.
“Untuk memperlancar proses peradilan, tersangka NB yang menjadi panitia pelelangan dan Ym sebagai pemimpin kegiatan, terpaksa harus ditahan,“ kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Dedi Taufik, kepada padangmedia.com, Rabu (15/7) di kejaksaan.
Menurut Dedi, proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 450 ribu batang bibit kakao masih bergulir. Karena itu, kemungkinan munculnya tersangka baru, masih tetap terbuka.
"Kita sudah minta 16 rekanan agar mengembalikan dana pengadaan bibit kakao yang sudah diterimannya. Namun, belum semuanya mengembalikan," kata Dedi.
Modus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao tersebut adalah melalui penunjukan langsung terhadap 16 rekanan tanpa tender. Kerugian diperkirakan Rp900 juta karena bibit kakao yang disebarkan ke petani itu banyak yang mati.
Selain itu, pengadaan bibit kakao tidak memenuhi spesifikasi sesuai aturan Dirjen Perkebunan tahun 2007. Sesuai aturan Dirjen, spesifikasi untuk bibit kakao yang akan disebarkan ke petani itu minimal berdaun 10 baru layak sebar agar tidak rentan mati. Namun, dalam kasus itu, kakao yang dibagikan kepada petani baru berdaun 5 helai. (tumpak)
Rabu, 15/07/2009 20:09 WIB
padangmedia.com - SAWAHLUNTO - Dua mantan pejabat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto berinisial NB dan Ym ditetapkan menjadi tahanan kejaksaan setempat. Mereka menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kakao tahun anggaran 2005 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp900 juta.
“Untuk memperlancar proses peradilan, tersangka NB yang menjadi panitia pelelangan dan Ym sebagai pemimpin kegiatan, terpaksa harus ditahan,“ kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Dedi Taufik, kepada padangmedia.com, Rabu (15/7) di kejaksaan.
Menurut Dedi, proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 450 ribu batang bibit kakao masih bergulir. Karena itu, kemungkinan munculnya tersangka baru, masih tetap terbuka.
"Kita sudah minta 16 rekanan agar mengembalikan dana pengadaan bibit kakao yang sudah diterimannya. Namun, belum semuanya mengembalikan," kata Dedi.
Modus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao tersebut adalah melalui penunjukan langsung terhadap 16 rekanan tanpa tender. Kerugian diperkirakan Rp900 juta karena bibit kakao yang disebarkan ke petani itu banyak yang mati.
Selain itu, pengadaan bibit kakao tidak memenuhi spesifikasi sesuai aturan Dirjen Perkebunan tahun 2007. Sesuai aturan Dirjen, spesifikasi untuk bibit kakao yang akan disebarkan ke petani itu minimal berdaun 10 baru layak sebar agar tidak rentan mati. Namun, dalam kasus itu, kakao yang dibagikan kepada petani baru berdaun 5 helai. (tumpak)
Langganan:
Postingan (Atom)
